SBY Sebut Aceh Sebagai Model

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan Aceh patut dipandang serbagai model perdamaian, diplomasi, dan demokrasi, serta terus mengkonsolidasikan. Pembangunan di Serambi Mekkah.

Hal itu diutarakan Presiden pada pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8) lalu. “Aceh menjadi potret sejarah yang menggambarkan dengan jelas, bahwa konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme diplomasi dan demokrasi,” kata Presiden SBY.

Disebutkan, Pemerintah memang memberlakukan desentralisasi asimetris di empat daerah, yaitu Yogyakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Presiden mengatakan, desentralisasi yang tengah berjalan tidak mengalami perubahan prinsip. “Yang dilakukan oleh pemerintah hanyalah pengaturan ulang agar lebih baik dan efektif bagi peningkatan kesejateraan rakyat,” demikian Kepala Negara.

Di Banda Aceh, peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-67, Jumat (17/8), diperingati secara khidmat di Lapangan Blang Padang. Upacara bendera yang berlangsung dalam suasana bulan Ramadhan 1433 H ini, dipimpin oleh Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah, yang juga bekas menteri luar negeri.

Mantan panglima GAM yang kini menjabat Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga hadir, bersama Kepala Kodam Iskandar Muda Mayjen Zahari Siregar, Kapolda Irjen Iskandar Hasan, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, dan unsur muspida lainnya.

Peringatan HUT RI ke-67 ini merupakan upacara pertama yang diikuti oleh Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah 2012 lalu. Pada peringatan HUT RI ke-67 ini, Gubernur Zaini dan Wakil Gubernur Muzakir mengenakan seragam kebesaran upacara serba putih. Zaini memimpin upacara dengan lancar.

Upacara peringatan hari jadi negara Indonesia ini dimulai dengan pembacaan salawat badar. Selanjutnya, hening cipta, penggerekan bendera Merah Putih oleh pasukan Paskibra Jeumpa Puteh.(fik/nal)

Jangan Hanya Sebatas Slogan
TIGA wakil rakyat Aceh di Senayan, Ahmad Farhan Hamid, Marzuki Daud, dan Said Mustafa Usab, menanggapi baik pidato Presiden SBY tersebut. Anggota Komisi I DPR Said Mustafa Usab mengaharapkan apa yang diucapkan Presiden jangan hanya sebatas slogan, melainkan musti dibuktikan.

“Jika ingin rakyat Aceh percaya kepada Pemerintah di Jakarta, harus ada bukti nyata,” ujar Said Mustafa, mantan petinggi GAM yang sekarang tergabung dalam Fraksi PAN.

Sementara Farhan Hamid, anggota DPD asal Aceh mengatakan, ungkapan Presiden itu menandakan kondisi Aceh kini yang terus membaik tidak ditelantarkan oleh Pemerintahan SBY. Menurutnya, sinyal Presiden itu pertanda baik untuk Pemerintah Aceh bergerak cepat minimal dalam dua hal, yaitu mendorong dan ikut serta dalam penyelesaian PP turunan UUPA, dan menyelesaikan rencana pembangunan hingga 15 tahun ke depan yang mengintengrasikan rencana pembangunan tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional.

“Pemerintah Aceh juga harus membangun komunikasi intensif dengan DPR RI dan DPD RI untuk mendapat dukungan terhadap program pembangunan di Aceh,” kata Farhan Hamid.

Marzuki Daud, Wakil Ketua Tim Pemantau Pemerintahan Aceh dan Papua DPR RI agar para menteri terkait menindaklanjuti pernytaan Presiden SBY secara konkret. “Aceh sepantasnya tetap menjadi perhatian, dan terus mengkonsolidasikan pembangunan, untuk mencapai kesejateraan,” kata Marzuki, politisi Partai Golkar.

Disebutkan, salah satu pembangunan Aceh saat ini adalah bidang infrastruktur, seperti irigasi, jalan dan sebagainya. “Soal ini sudah disampaikan dalam pertemuan anatar Gubernur Aceh dengan Menteri PU,” kata Marzuki yang ikut hadir dalam pertemuan itu.

sumber : serambinews.com (Visit This Website Now)