Banda Aceh,- Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Aceh mengharapkan pemerintah setempat membuat standar dalam bentuk qanun (peraturan daerah) tentang pariwisata, sehingga tidak terjadi perbuatan maksiat yang dikhawatirkan warga. ”Sudah saatnya pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk membuat standar pariwisata, sehingga hal-hal yang menimbulkan perbuatan maksiat bisa dihindari,” kata Wakil Ketua ASPPI Aceh Nasir Yusuf di Banda Aceh, Senin.
Ia mengatakan hal itu terkait dengan aksi pembongkaran dan pembakaran sejumlah kafe oleh para pemuda di sekitar lokasi pantai Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (13/5). Nasir menyatakan, dengan adanya standar pariwisata yang tetuang dalam qanun, maka pelaku wisata, termasuk pedagang bisa melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan aturan.
Misalnya, katanya, untuk membangun kafe dilarang membuat bilik-bilik, sehingga upaya para remaja laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan maksiat tidak bisa. Selanjutnya, kata Nasir, perlu dibuat peraturan agar setiap objek wisata ada pengawas, seperti petugas wilayatul hisbah (polisi syariat), sehingga anak-anak remaja tidak bisa berbuat maksiat.
Ia menilai, adanya perbuatan maksiat di lokasi objek wisata, karena tidak ada pengawasan langsung dari petugas. ”Jadi, kalau memang perlu ada petugas, maka ditempatkan di lokasi wisata, dan itu harus diatur di dalam qanun,” katanya.
Menurut Nasir, wisata tidak identik dengan maksiat. Wisata adalah kegiatan untuk menikmati alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT. ”Jadi, alam yang indah ini diciptakan oleh Allah SWT memang untuk dinikmati oleh manusia yang ada di muka bumi ini,” katanya.
Oleh karena itu, tugas pemerintah bagaimana alam yang indah pemberian dari Allah SWT ini bisa dinikmati oleh semua orang dengan menghindari hal-hal yang negatif, katanya. Ia juga menyayangkan adanya pembakaran dan pembongkaran kafe di lokasi wisata, karena akan berdampak negatif terhadap perkembangan wisata di Aceh.
“Dengan kejadian itu, orang akan beranggapan wisata identik dengan maksiat, padahal tidak. Seharusnya aparat desa memberi peringatan keras, apakah diancam akan ditutup apabila tetap di kafe itu tempat maksiat,” katanya.
Bila sudah diperingatkan, tapi tetap ada maksiat, menurut Nasir, berarti ada yang salah, mungkin kurang pengawasan. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah segera turun tangan, karena pariwisata merupakan sektor yang paling besar manfaatnya, karena efeknya cukup besar, terutama ekonomi rakyat kecil akan tumbuh.
sumber : http://sabangtourism.asia (Visit This Website Now)
0 comments:
Post a Comment